MAKALAH ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Kata Pengantar

Assalamu Alaikum Wr.wb

Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat ALLah SWt, sesungguhnya hanya berkat izinNya kami dapat menyelesaikan makalah kami ini, kami menyadari bahwa makalah kami ini banyak terdapat kekurangannya oleh karena itu, kami mengharapkan sumbangsi  dari semua pihak yang terkait baik berupa arahan dan masukan, kritik agar menjadi batu loncatan buat kami untuk membuat makalah yang lebih baik, semoga dengan adannya makalah ini mampu menjadi bahan diskusi yang aktif.

Sekian dan kami ucapkan terima kasih

Wassalam

                                                          

                                                                                                                                                                   Penulis

                                                                                                                                                                        ( TEUKU ZIAUL HISBULLAH)

DAFTAR ISI

                                                                                                                                                                                          Halaman

KATA PENGANTAR…………………………………….…… ............................i     

DAFTAR ISI…………………………………………………................................. ii

BAB I PENDAHULUAN

A.      LATAR BELAKANG………………………………………........... ………….. 1

B.      RUMUSAN MASALAH............................................................ 1

BAB II  PEMBAHASAN/LANDASAN TEORI

A. PEMBANGUNAN KOTA............................................................... 2

B. PEMBANGUNAN DESA................................................................5

BAB III PENUTUP

KESIMPULAN………………………………………………................................. 7

DAFTAR PUSTAKA………………………………………....................... …….….8

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Administrasi merupakan hal yang sangat penting dalam rangkamelaksanakan suatu kegiatan, karena tanpa adanya administrasi tujuan yang ingindicapai tidak akan berjalan dengan baik. Setiap kebijaksanaan yang diambil harusmemperhitungkan masalah administrasi, sebab pelaksanaan administrasi tersebuttidak terlepas dari manajemen, Namun demikian kita harus memperhatikan apayang telah direncanakan oleh pemerintah dewasa ini yaitu masalah pembangunanyang masih giat-giatnya dilaksanakan.Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan desa pada satu sisimerupakan bagian dari pada pembangunan nasioanal, selanjutnya pada sisi yanglain keberhasilan pembangunan desa merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan.Masyarakat sebagai objek dari pada pembangunan perlu dilayani dandiikut sertakan dalam pembangunan dan juga diberikan pengertian yang sejelas- jelasnya tentang pengertian administrasi sehingga mereka dapat mengerti danmemahami arti dari pada administrasi yang sebenarnya. Didalam pelaksanaanadministrasi pembangunan desa tentunya harus dilaksanakan dengan baik danlancar karena setiap kegiatan yang dilaksanakan selalu ada hubungannya denganadministrasi. Dengan demikian pembangunan itu dapat lebih berdaya guna bagi masyarakat itu sendiri untuk memperoleh hasil guna yang maksimal. Dalamkenyataan sehari-hari, harapan tersebut masih belum terlaksana sebagaimana yangdiharapkan, karena pelaksanaan pembangunan desa belum dapat berjalansebagaimana mestinya.

B.     Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan amasalah adalah :

1.      Bagaiman Konsep pembangunan kota ?

2.      Dan Konsep Pemnegmbangan Desa ?

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Pembangunan Kota

1.      Pengertian Kota

Kota adalah suatu wilayah geografis tempat bermukim sejumlah penduduk dengan tingkat kepadatan yang relatif tinggi, dengan kegiatan utamanya di sektor nonpertanian. Masyarakat kota, selain terdiri atas penduduk asli daerah tersebut juga pendatang dan merupakan suatu masyarakat yang heterogen, tidak hanya dalam hal mata pencaharian, tetapi juga dalam hal agama, adat, dan kebudayaannya. Kota dapat merupakan satu unit adminis¬tratif yang mempunyai organisasi pemerintahan sendiri, seperti pemerintah daerah tingkat I (dati I), dalam hal ini khusus untuk Jakarta, kotamadya yang berstatus daerah tingkat II (dati II) seba¬gai ibukota propinsi, dan kotamadya daerah tingkat II lainnya, tetapi dapat pula merupakan bagian dari unit administrasi lain dalam wilayah kabupaten/daerah tingkat II, seperti kota adminis¬tratif, kotamadya administratif, kota kecamatan sebagai ibukota kabupaten, dan kota kecamatan.

Berdasarkan ukuran jumlah penduduk, kota diklasifikasikan sebagai megapolitan dengan jumlah penduduk di atas 5 juta, kota raya atau metropolitan dengan jumlah penduduk 1 sampai dengan 5 juta; kota besar dengan. jumlah penduduk 500.000 sampai dengan 1 juta; kota sedang dengan jumlah penduduk 100.000 sampai dengan 500.000; dan kota kecil dengan jumlah penduduk 20.000 sampai dengan 100.000. Kota-kota tersebut dapat mempunyai jangkauan pelayanan atau keterkaitan skala internasional, nasional, wilayah (melayani satu propinsi atau lebih) atau lokal (melayani beberapa kabupaten atau bagian dari sate kabupaten).

Suatu kawasan atau wilayah yang berciri kota dapat melebihi satu wilayah administrasi dan mempunyai satu kota atau lebih sebagai pusatnya, disebut sebagai daerah perkotaan. Kota atau daerah perkotaan dapat membentuk satu sistem karena saling keterkaitannya, baik secara fisik maupun secara sosial ekonomi. Untuk kepentingan perumusan kebijaksanaan dan perencanaan pembangunan, kota atau daerah perkotaan dibagi atas empat kelompok perkotaan berdasarkan peranan dan fungsi pelayanannya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Keempat kelompok tersebut adalah kota atau daerah perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan nasional, kota atau daerah perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan wilayah, kota atau daerah perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan lokal, dan kota atau daerah perkotaan lainnya yang mempunyai fungsi khusus dalam menunjang sektor ekonomi tertentu.

2.      Kota Sebagai Pusat Kegitan Nasional

Pusat kegiatan nasional adalah daerah perkotaan atau kota yang mempunyai wilayah pelayanan skala nasional, di samping merupakan pintu gerbang bagi keluar masuknya arus barang dan jasa, juga merupakan simpul perdagangan dunia internasional. Daerah tersebut merupakan pusat pelayanan jasa, produksi, dan distribusi serta merupakan simpul transportasi untuk pencapaian beberapa pusat kawasan atau propinsi. Kota metropolitan dan kota besar biasanya termasuk dalam kelompok ini karena kelengkapan sarana dan prasarana yang telah dimilikinya. Adapun pusat kegiatan wilayah adalah daerah perkotaan atau kota yang mempunyai wilayah pelayanan yang mencakup beberapa kawasan atau kabupaten, merupakan pusat pelayanan jasa, produksi dan distribusi, serta simpul transportasi untuk dan dari kawasan atau kabupaten. Kelompok ini biasanya meliputi kota besar dan kota sedang. Kelompok ketiga adalah pusat kegiatan lokal, yaitu daerah perkotaan atau kota yang mempunyai wilayah pelayanan beberapa kawasan dalam kabupaten dan umumnya merupakan kota sedang atau kota kecil. Kelompok yang keempat adalah daerah perkotaan atau kota yang mempunyai fungsi pelayanan khusus dalam menunjang pengembangan sektor strategis, menunjang pengem¬bangan wilayah baru atau penyebaran kegiatan ekonomi dan berfungsi pula sebagai daerah penyangga aglomerasi pertumbuhan pusat kegiatan yang sudah ada. Tujuan pengelompokan tersebut adalah untuk dapat merumuskan kebijaksanaan yang lebih terarah dan sesuai dengan setiap kelompok tersebut.

3.      Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Kota di Indonesia

1)      aktivitas kota (baik dominasi kegiatan pemerintahan/politis, perdagangan, pertahanan,

pertambangan, manufaktur, dsb) yang pada akhirnya membentuk citra (image) kota. Citra kota tersebut dapat menentukan struktur simbolis yang akan diperhatikan, diingat dan dianggap penting oleh oleh kelompok-kelompok pemukim di kota itu atau oleh para pengunjung.kemudian;

2)      aktivitas kota tentunya sangat ditunjang oleh potensi fisik wilayah;

3)      penduduk kota (baik penduduk asli maupun pendatang) yang melakukan aktivitas pemenuhan

kebutuhan hidupnya di kota juga merupakan tulang punggung penggerak dinamika kehidupan kota;

4)      Berbagai faktor-faktor di atas akhirnya perlu ditunjang dengan faktor kebijakan politis

pemerintahan yang berwenang yang juga mendorong tumbuh dan eksisnya suatu kota.

B.     Pembangunan Desa

1.      Pengertiaan Desa

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 (UU No. 5/79) tentang Pemerintahan Desa disebutkan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbeda dengan kota, desa mempunyai tingkat kepadatan yang tidak terlalu tinggi dan biasanya kegiatan utamanya adalah di sektor pertanian. Masyarakat desa pada umumnya merupakan masyarakat homogen dalam hal agama, adat, kebudayaan, dan juga dalam mata pencahariannya. Selanjutnya, sekelompok desa yang memiliki keterkaitan fungsional yang erat, baik secara sosial maupun ekonomi, akan membentuk suatu kawasan atau daerah perdesaan. Pada umumnya desa ini adalah dari kelompok atau tipe desa yang sama dan mempunyai sebuah pusat antardesa.

Desa yang terdapat di Indonesia beragam kondisi, karakteris¬tik sosial ekonomi, dan tingkat perkembangannya. Berdasarkan tingkat perkembangannya, diukur antara lain dari tingkat pendapatan, peran serta masyarakat dalam pembangunan, tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan masyarakatnya. Oleh sebab itu, dikenal desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada baik yang masih berada pada tingkat mula, tingkat madya, maupun yang sudah tingkat lanjut. Berdasarkan potensi dominan yang diolah dan dikembangkan menjadi sumber penghasilan dan lapangan usaha masyarakatnya, desa dapat digolongkan sebagai desa nelayan, desa persawahan, desa perladangan, desa peternakan, desa perkebunan, desa kerajinan atau industri kecil, desa industri sedang dan besar, desa perdagangan, dan sebagainya. Berdasarkan lokasinya, desa dapat dibedakan antara desa yang masih terpencil, terisolasi, desa kepulauan, dan desa yang dekat atau mudah aksesnya ke kota. Hal itu mempengaruhi karakteristik desa dan tingkat perkembangannya.

2.      Konsep Pengembangan Desa

Konsep perencanaan pengembangan desa mencakup 5 dimensi sebagai pilar utama yaitu menyangkut tata ruang desa, perekonomian desa, sosial budaya desa, mitigasi bencana, lingkungan hidup.

1.      Tata ruang desa : rehabilitasi, rekonstruksi dan pengembangan desa. Selain itu, juga mampu menampung pertumbuhan ruang di masa datang secara fleksibel dan mampu menampung kebutuhan perbaikan struktur tata ruang desa melalui konsolidasi lahan (jika diperlukan). Konsep ini sesuai dengan muatan PP no 2 tahun 2005.

2.      Perekonomian Desa : meningkatkan penghidupan masyarakat dan pembangunan sarana ekonomi berbasis potensi lokal,  pengembangan usaha mikro, kelembagaan ekonomi dikaitkan dengan  sumber daya manusia.

3.      Sosial Budaya Desa : pembangunan pendidikan, sosial dan penguatan adat istiadat setempat dalam rangka pengembangan partisipasi masyarakat yang melibatkan segenap lapisan masyarakat, termasuk di dalamnya kelompok anak-anak pemuda dan wanita.

4.      Mitigasi bencana : penataan ruang desa dengan fungsi khusus yaitu mitigasi bencana, berupa pembangunan daerah  daerah yang rawan bencana dan tempat tempat yang digunakan untuk penampungan evakuasi warga ketika terjadi bencana.

5.      Lingkungan hidup : penataan lingkungan yang menjaga keseimbangan holistik antara kawasan budidaya dengan kawasan lindung dalam upaya menjaga kelestarian penghidupan sebagian besar masyarakat. Penataan dilakukan juga terhadap pengelolaan di sektor pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, kehutanan untuk meminimalisir ketidakseimbangan ekosistem.

6.      Desa Panggungharjo terletak di Kecamatan Sewon termasuk dalam wilayah pengembangan yang diarahkan pada kawasan kerajinan kayu/meubel yang termasuk rawan gempa. Secara umum Kecamatan Sewon merupakan kawasan yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, lahan kering dan peternakan dan Industri. Arah pengembangan / startegi Kabuapten Bantul khususnhya kawasan Sewon dikembangkan sesuai dengan potensi wilayah yang ada. Pengembangan industri kerajinan, pertanian basah, ahan kering dan lain-lain.

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Pelaksanaan pembangunan  pada hakikatnya merupakan bagian yang penting dari keseluruhan usaha pembangunan sebagai realisasi dari cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, karena pada hakikatnya pembangunan desa memerlukan suatu konsep dari tahap pelaksanaan yang konsekuen untuk mencapai hasil yang memuaskan. Untuk dapat terciptanya perencanaan dan tahap pelaksanaan yang demikian itu bukanlahsuatu hal yang mudah. Itu semua harus melalui suatu sistem administrasi pembangunan yang logis serta harus adanya usaha untuk melibatkan masyarakatsecara lebih luas dan merata dalam kegiatan produktif dan usaha-usaha pembangunan. Usaha pembangunan administrasi dilakukan melalui penelaahkondisi aministrasi aparatur pada sesuatu waktu tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Marbun, Kota Indonesia Masa Depan, Masalah dan Prospek, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1994

Marbun, Kota Indonesia Masa Depan, Masalah dan Prospek, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1994